Perusahaan tidak cukup hanya membayar dan melaporkan pajak tepat waktu. Ketepatan menghitung pajak, menentukan perlakuan atas transaksi, menyimpan dokumen pendukung, hingga memastikan kesesuaian data dalam sistem administrasi juga menentukan tingkat kepatuhan. Di tengah penerapan Coretax DJP dan perubahan regulasi yang terus berjalan, jasa tax review profesional dapat membantu perusahaan menemukan potensi kesalahan sebelum berkembang menjadi koreksi, sanksi, atau sengketa pajak. Berdasarkan penjelasan resmi Direktorat Jenderal Pajak, pemeriksaan pajak dilakukan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Kondisi ini membuat pemeriksaan internal melalui tax review menjadi langkah preventif yang semakin relevan.
Apa Itu Tax Review dan Mengapa Perusahaan Membutuhkannya?
Tax review merupakan proses penelaahan terhadap kewajiban perpajakan perusahaan untuk menilai apakah perhitungan, pembayaran, pelaporan, serta dokumentasi pajak telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kajian dalam E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana menunjukkan bahwa penerapan tax review dapat menemukan kesalahan dalam pembebanan biaya pada laporan fiskal yang berpengaruh terhadap besarnya pajak terutang.
Penelitian lain mengenai implementasi tax review juga menjelaskan bahwa layanan ini digunakan untuk menelaah kewajiban perpajakan sekaligus memprediksi potensi pajak berdasarkan peraturan yang berlaku. Artinya, tax reviewbukan sekadar memeriksa angka, tetapi membantu perusahaan memahami apakah proses perpajakannya sudah berjalan secara tepat.
Kebutuhan tersebut semakin penting bagi perusahaan yang memiliki banyak transaksi, melakukan pembayaran kepada pihak ketiga, memiliki karyawan dalam jumlah besar, menggunakan fasilitas perpajakan, atau menjalankan transaksi lintas wilayah dan lintas negara.
Regulasi Pajak Semakin Terintegrasi dengan Sistem Digital
Perubahan terbesar dalam administrasi perpajakan Indonesia terlihat dari penerapan Coretax DJP. Menurut informasi resmi Direktorat Jenderal Pajak, Coretax mengintegrasikan proses utama administrasi perpajakan, mulai dari pendaftaran, pelaporan SPT, pembayaran, hingga pemeriksaan dan penagihan. Sistem ini mulai digunakan untuk pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan sejak Januari 2025.
Ketentuan tersebut memiliki dasar antara lain Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan. Regulasi tersebut kemudian mengalami beberapa perubahan, dengan perubahan terbaru melalui PMK Nomor 1 Tahun 2026.
Bagi perusahaan, digitalisasi tidak otomatis menghilangkan risiko. Justru, konsistensi antara pembukuan, faktur pajak, bukti potong, pembayaran, SPT, dan data yang tersimpan dalam sistem menjadi semakin penting. Karena itu, tax reviewdapat digunakan untuk mengevaluasi kesesuaian data sebelum perusahaan menghadapi pertanyaan atau permintaan klarifikasi dari otoritas pajak.
Bagaimana Jasa Tax Review Profesional Bekerja?
Proses tax review umumnya dimulai dengan mengumpulkan data perpajakan dan laporan keuangan perusahaan. Konsultan kemudian memetakan jenis pajak yang relevan, menelaah transaksi, mencocokkan dokumen, serta mengidentifikasi area yang berpotensi menimbulkan koreksi.
Pemeriksaan dapat mencakup Pajak Penghasilan Badan, PPN, PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26, pajak final, hingga kewajiban lain sesuai karakteristik usaha. Konsultan juga dapat menilai hubungan antara transaksi komersial dan perlakuan fiskalnya.
Tahap berikutnya adalah mengukur tingkat risiko. Kesalahan administratif yang sederhana tentu berbeda dengan kesalahan yang dapat meningkatkan pajak terutang secara material. Hasil penelaahan kemudian dituangkan dalam temuan dan rekomendasi yang dapat digunakan manajemen untuk menentukan tindakan korektif.
Pendekatan tersebut sejalan dengan kerangka pemeriksaan dalam PMK Nomor 15 Tahun 2025 tentang Pemeriksaan Pajak. Berdasarkan penjelasan resmi DJP, regulasi ini menyatukan dan memperbarui ketentuan pemeriksaan pajak agar lebih memberikan kepastian hukum serta menyesuaikan dengan PP Nomor 50 Tahun 2022.
Risiko Apa yang Dapat Ditemukan Melalui Tax Review?
Salah satu manfaat utama tax review perusahaan adalah menemukan risiko ketika perusahaan masih memiliki ruang untuk memperbaikinya. Beberapa temuan dapat berasal dari biaya yang perlakuan fiskalnya tidak tepat, pemotongan atau pemungutan pajak yang terlewat, faktur pajak yang tidak sesuai, perbedaan data antara pembukuan dan pelaporan, atau dokumentasi transaksi yang belum memadai.
Risiko juga dapat muncul karena perubahan regulasi. UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, misalnya, mengubah berbagai ketentuan mengenai PPh, PPN, KUP, serta aspek perpajakan lainnya.
Selain itu, PP Nomor 50 Tahun 2022 mengatur berbagai aspek pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan, termasuk pembukuan, pemeriksaan, keberatan, kuasa wajib pajak, serta pelaksanaan kewajiban secara elektronik.
Dengan demikian, perusahaan perlu melihat kepatuhan sebagai proses yang terus dievaluasi, bukan pekerjaan yang selesai setelah SPT disampaikan.
Kapan Perusahaan Sebaiknya Melakukan Tax Review?
Tax review idealnya dilakukan secara berkala, terutama sebelum penyampaian SPT Tahunan. Namun, kebutuhan tersebut dapat muncul lebih awal ketika perusahaan mengalami perubahan signifikan, seperti restrukturisasi bisnis, pembukaan cabang, perubahan model transaksi, akuisisi, ekspansi internasional, atau pergantian sistem administrasi.
Review juga relevan ketika perusahaan menerima surat atau permintaan klarifikasi dari DJP. Pemeriksaan internal dapat membantu manajemen memahami posisi perpajakannya sebelum memberikan respons.
Dari sisi pihak yang terlibat, proses ini biasanya membutuhkan koordinasi antara manajemen, bagian keuangan, akuntansi, pajak, dan konsultan. Untuk pekerjaan yang melibatkan kuasa dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakan, perusahaan juga perlu memperhatikan ketentuan terbaru. PMK Nomor 44 Tahun 2026 mengatur persyaratan menjadi kuasa di bidang perpajakan serta tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban kuasa. Regulasi ini berlaku sejak 6 Juli 2026 dan mencabut ketentuan sebelumnya mengenai persyaratan kuasa.
Baca Juga Lainnya : Jasa TP Doc Pajak untuk Wajib Pajak Badan
FAQ’S
Apakah tax review sama dengan pemeriksaan pajak?
Tidak. Tax review merupakan penelaahan internal atau jasa profesional untuk mengidentifikasi risiko dan memperbaiki kepatuhan, sedangkan pemeriksaan pajak dilakukan oleh DJP untuk tujuan yang ditetapkan dalam ketentuan perpajakan.
Apakah perusahaan kecil perlu melakukan tax review?
Perlu dipertimbangkan, terutama jika transaksi perusahaan mulai kompleks, jumlah karyawan bertambah, atau perusahaan mengalami perubahan model bisnis. Skala usaha bukan satu-satunya faktor yang menentukan risiko pajak.
Apa saja dokumen yang biasanya diperiksa?
Dokumen dapat meliputi laporan keuangan, SPT, bukti pembayaran, faktur pajak, bukti potong, kontrak, buku besar, serta dokumen transaksi lain yang relevan dengan kewajiban perpajakan.
Apakah tax review menjamin perusahaan tidak diperiksa DJP?
Tidak. Tax review tidak menghilangkan kewenangan DJP untuk melakukan pemeriksaan. Fungsinya adalah membantu perusahaan mengenali dan mengendalikan risiko kepatuhan lebih awal.
Kesimpulan
Perubahan regulasi dan digitalisasi administrasi melalui Coretax membuat perusahaan perlu memiliki kontrol perpajakan yang lebih terstruktur. Jasa tax review profesional memberikan pendekatan preventif dengan menilai transaksi, data, dokumen, dan pelaporan sebelum masalah berkembang menjadi koreksi atau sengketa.
Bagi perusahaan yang ingin mengetahui posisi kepatuhan secara lebih objektif, tax review dapat menjadi dasar untuk menentukan prioritas perbaikan dan memperkuat pengelolaan risiko pajak. Langkah tersebut bukan hanya tentang menghindari kesalahan, tetapi juga membangun sistem perpajakan yang lebih siap menghadapi perubahan regulasi dan pengawasan.
Rekomendasi
Baca artikel + minta review awal serta hubungi kami untuk mendapatkan gambaran awal mengenai area perpajakan yang perlu ditelaah dan menentukan langkah perbaikan yang sesuai dengan kondisi perusahaan.
