Tax review penting bagi perusahaan karena kewajiban pajak tidak berhenti pada pelaporan SPT tepat waktu. Perusahaan juga perlu memastikan bahwa perhitungan, transaksi, dokumen, dan posisi pajaknya konsisten dengan ketentuan yang berlaku. Kesalahan yang terlihat kecil, seperti biaya yang salah perlakuan fiskal, pemotongan PPh yang terlewat, atau ketidaksesuaian data penjualan dengan pelaporan PPN, dapat berkembang menjadi koreksi ketika otoritas melakukan pengawasan atau pemeriksaan.
Kebutuhan melakukan tax review semakin relevan ketika administrasi perpajakan Indonesia bergerak menuju sistem yang lebih terintegrasi. PMK Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan berlaku sejak 1 Januari 2025 dan telah mengalami perubahan, termasuk melalui PMK Nomor 1 Tahun 2026. Berdasarkan JDIH Kementerian Keuangan, PMK 1 Tahun 2026 merupakan perubahan keempat atas PMK 81 Tahun 2024. Kondisi ini membuat perusahaan semakin membutuhkan data perpajakan yang akurat, terdokumentasi, dan konsisten.
Tax Review Bukan Sekadar Memeriksa SPT
Tax review merupakan proses penelaahan atas kewajiban perpajakan perusahaan untuk menemukan kesalahan, ketidaksesuaian, dan area yang memiliki risiko sebelum masalah tersebut berkembang. Prosesnya dapat mencakup SPT Masa, SPT Tahunan, rekonsiliasi laporan keuangan dan fiskal, PPN, pemotongan PPh, transaksi afiliasi, hingga kelengkapan dokumen pendukung.
Berdasarkan penjelasan resmi Direktorat Jenderal Pajak, pengelolaan risiko kepatuhan melalui Compliance Risk Management dilakukan secara terstruktur, terukur, objektif, dan berulang. DJP menggunakan pemetaan risiko tersebut untuk membantu menentukan prioritas tindakan dalam pengawasan dan proses bisnis perpajakan.
Bagi perusahaan, perkembangan tersebut memberikan pelajaran sederhana: kepatuhan tidak cukup dibuktikan dengan adanya SPT yang sudah dilaporkan. Perusahaan juga perlu memastikan bahwa data yang menjadi dasar pelaporan dapat dijelaskan apabila diminta oleh otoritas.
Manfaat Tax Review bagi Pengendalian Risiko Perusahaan
Manfaat pertama tax review adalah menemukan potensi kesalahan lebih awal. Tim pajak dapat mengetahui apakah terdapat perbedaan antara pembukuan dan SPT, transaksi yang belum dipotong pajak, faktur yang bermasalah, atau biaya yang belum memiliki dukungan memadai.
Manfaat berikutnya adalah membantu perusahaan memperkirakan eksposur pajak. Temuan review dapat dikategorikan berdasarkan nilai, tingkat risiko, dan kemungkinan munculnya pertanyaan dari DJP. Dengan begitu, manajemen tidak harus memperlakukan seluruh temuan secara sama. Perusahaan dapat memprioritaskan masalah yang memiliki dampak paling besar.
Menurut kajian Gilang Kusumabangsa dalam Journal of Applied Business and Economic, penelitian terhadap 502 responden wajib pajak yang terdaftar pada Kantor Wilayah Pajak Besar dan Khusus serta data hasil pemeriksaan empat tahun menunjukkan bahwa Tax Control Framework memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap risiko pajak serta hasil pemeriksaan, sekaligus berpengaruh positif terhadap pengendalian internal. Temuan tersebut memperkuat gagasan bahwa pengendalian pajak yang baik perlu dibangun sebelum masalah muncul.
Area Pajak yang Perlu Mendapat Perhatian
Tax review yang efektif perlu mengikuti karakter bisnis. Pada PPh Badan, misalnya, konsultan dapat menelaah rekonsiliasi fiskal, biaya yang dapat menjadi pengurang, penyusutan, pendapatan, serta transaksi dengan perlakuan pajak khusus.
Untuk PPN, review dapat diarahkan pada hubungan antara penjualan, pembelian, pajak keluaran, pajak masukan, dan faktur pajak. Ketidaksesuaian periode atau data transaksi dapat menjadi perhatian sehingga perusahaan perlu memastikan seluruh dokumen saling mendukung.
Kewajiban pemotongan PPh juga perlu diperiksa. Transaksi jasa, sewa, pembayaran kepada pihak luar negeri, maupun penghasilan pegawai dapat memiliki konsekuensi pajak yang berbeda. Perusahaan dengan transaksi afiliasi kemudian perlu menambahkan penelaahan transfer pricing dan dokumentasi yang relevan.
Kerangka hukumnya tetap mengacu pada ketentuan perpajakan nasional, termasuk UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang mengubah sejumlah ketentuan dalam UU KUP, PPh, serta PPN. JDIH Kementerian Keuangan mencatat UU 7 Tahun 2021 sebagai perubahan terhadap beberapa undang-undang perpajakan tersebut.
Tax Review Membantu Perusahaan Menghadapi Pemeriksaan
Tax review juga berfungsi sebagai persiapan apabila perusahaan menghadapi pemeriksaan. PMK Nomor 15 Tahun 2025 tentang Pemeriksaan Pajak mulai berlaku pada 14 Februari 2025 dan mencabut ketentuan pemeriksaan sebelumnya, termasuk PMK 17/PMK.03/2013 beserta perubahannya.
Dalam kondisi tersebut, perusahaan perlu memahami apakah setiap posisi pajak memiliki dasar transaksi dan dokumen yang memadai. Konsultan pajak dapat melakukan penelaahan dengan perspektif risiko pemeriksaan, kemudian membantu perusahaan menyiapkan penjelasan atas transaksi yang berpotensi dipertanyakan.
Namun, tax review bukan cara untuk menjamin perusahaan terbebas dari koreksi. Tujuannya adalah mengurangi ketidakpastian dengan menemukan kelemahan dan memperbaikinya sedini mungkin.
Mengapa Tax Review Semakin Relevan di Era Coretax?
Penerapan Coretax membawa perubahan besar dalam administrasi perpajakan. PMK 81 Tahun 2024 mengatur ketentuan perpajakan dalam rangka pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan, sedangkan PMK 1 Tahun 2026 memperbarui ketentuan tersebut.
Perkembangan terbaru bahkan memperlihatkan arah pengawasan yang semakin menekankan pengelolaan risiko dan kolaborasi. Pada Juli 2026, DJP memulai uji coba pendekatan Co-operative Compliance bersama PT Pertamina (Persero) dengan penerapan Tax Control Framework dan integrasi data perpajakan. DJP menjelaskan bahwa pendekatan tersebut ditujukan untuk menyelesaikan potensi permasalahan perpajakan sejak awal dan memberikan kepastian hukum bagi Wajib Pajak.
Bagi perusahaan secara umum, arah kebijakan ini menunjukkan pentingnya membangun pengendalian pajak secara proaktif, bukan hanya merespons ketika menerima surat dari DJP.
Kapan Waktu yang Tepat Melakukan Tax Review?
Tax review idealnya dilakukan sebelum SPT Tahunan disampaikan, setelah tutup buku, atau secara berkala sepanjang tahun. Perusahaan juga sebaiknya mempertimbangkan review setelah melakukan restrukturisasi, transaksi besar, akuisisi, perubahan model bisnis, atau ketika menemukan perbedaan antara laporan keuangan dan laporan pajak.
Pelaksanaannya dapat melibatkan tim keuangan dan pajak internal bersama konsultan pajak independen. Konsultan biasanya mengumpulkan data, melakukan rekonsiliasi, menguji transaksi tertentu, mengidentifikasi risiko, lalu menyusun rekomendasi perbaikan.
Dengan pola tersebut, hasil tax review tidak berhenti sebagai daftar kesalahan. Perusahaan memperoleh peta risiko yang membantu menentukan tindakan, prioritas, dan dokumentasi yang perlu diperkuat.
Baca Juga Lainnya : Tax Diagnostic Review Sebelum Pemeriksaan DJP
FAQ’S
Apakah tax review sama dengan pemeriksaan DJP?
Tidak. Tax review merupakan penelaahan profesional dari sisi perusahaan, sedangkan pemeriksaan merupakan proses resmi yang dilakukan DJP berdasarkan ketentuan perpajakan.
Apakah perusahaan kecil perlu melakukan tax review?
Ya, terutama jika memiliki banyak transaksi, beberapa jenis kewajiban pajak, transaksi afiliasi, atau perubahan kegiatan usaha.
Apakah tax review menjamin tidak ada koreksi pajak?
Tidak. Review tidak menjamin hasil pemeriksaan, tetapi membantu menemukan dan memperbaiki risiko sebelum menjadi persoalan yang lebih besar.
Apa dokumen yang biasanya dibutuhkan?
Umumnya meliputi laporan keuangan, buku besar, SPT, bukti potong, faktur pajak, kontrak, dan dokumen transaksi lain sesuai ruang lingkup review.
Kesimpulan
Tax review penting bagi perusahaan karena memberikan kesempatan untuk melihat kondisi perpajakan sebelum risiko berubah menjadi koreksi, sanksi, atau sengketa. Ketika DJP semakin mengembangkan pengawasan berbasis risiko, administrasi perpajakan semakin terintegrasi, dan kerangka pemeriksaan diperbarui melalui PMK 15 Tahun 2025, perusahaan perlu memiliki pengendalian pajak yang lebih terstruktur.
Melakukan tax review secara berkala membantu manajemen mengetahui area yang sudah kuat dan bagian yang masih membutuhkan perbaikan. Pendekatan ini membuat fungsi pajak tidak sekadar menjadi pelaksana administrasi, tetapi menjadi bagian dari manajemen risiko perusahaan.
Rekomendasi
Baca artikel + minta review awal serta hubungi kami untuk memperoleh gambaran awal mengenai posisi perpajakan dan area risiko yang perlu menjadi prioritas perusahaan.
