Jasa Pembuatan TP Doc Perusahaan yang melakukan transaksi dengan pihak afiliasi tidak cukup hanya mencatat nilai transaksi dalam laporan keuangan. Transaksi tersebut juga harus dapat dibuktikan kewajarannya ketika diuji dari perspektif perpajakan. Karena itu, jasa pembuatan Transfer Pricing Documentation atau TP Doc semakin penting bagi perusahaan di Indonesia, terutama yang memiliki transaksi afiliasi dalam jumlah signifikan. Berdasarkan PMK Nomor 172 Tahun 2023 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa, TP Doc digunakan untuk mendukung bahwa transaksi afiliasi telah dilakukan sesuai prinsip kewajaran dan kelaziman usaha.
Kebutuhan tersebut tidak hanya berkaitan dengan kelengkapan administrasi. Dokumentasi yang disusun secara tepat dapat membantu perusahaan menjelaskan dasar penetapan harga, karakter transaksi, fungsi masing-masing pihak, hingga metode yang digunakan untuk menguji kewajaran transaksi. Dengan meningkatnya kebutuhan pengawasan dan digitalisasi administrasi perpajakan, perusahaan perlu memastikan TP Doc tidak sekadar tersedia, tetapi juga konsisten dengan kondisi bisnis dan data perpajakan yang dilaporkan.
Apa Itu TP Doc dan Mengapa Perusahaan Membutuhkannya?
TP Doc merupakan dokumentasi yang menjelaskan penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam transaksi afiliasi. PMK 172/2023 membagi Dokumen Penentuan Harga Transfer menjadi dokumen induk atau Master File, dokumen lokal atau Local File, serta laporan per negara atau Country-by-Country Report untuk kondisi yang memenuhi ketentuan.
Secara prinsip, aturan ini berangkat dari ketentuan perpajakan mengenai hubungan istimewa. Berdasarkan penjelasan resmi Direktorat Jenderal Pajak mengenai Pasal 18 Undang-Undang Pajak Penghasilan, otoritas pajak memiliki kewenangan untuk menentukan kembali penghasilan dan pengurangan bagi wajib pajak yang memiliki hubungan istimewa sesuai kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa.
Artinya, perusahaan perlu memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan ketika menentukan harga barang, jasa, bunga, royalti, atau transaksi lainnya dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa.
Siapa yang Wajib Menyusun TP Doc?
Tidak semua perusahaan otomatis wajib menyusun seluruh jenis TP Doc. PMK 172/2023 menetapkan kriteria tertentu untuk kewajiban dokumen induk dan dokumen lokal.
Wajib Pajak yang melakukan transaksi afiliasi pada dasarnya wajib menyelenggarakan Master File dan Local File apabila memenuhi salah satu kondisi, antara lain peredaran bruto tahun pajak sebelumnya lebih dari Rp50 miliar, transaksi afiliasi barang berwujud lebih dari Rp20 miliar, atau masing-masing jenis transaksi afiliasi seperti jasa, bunga, barang tidak berwujud, dan transaksi lainnya melebihi Rp5 miliar. Kewajiban juga dapat berlaku ketika pihak afiliasi berada di negara atau yurisdiksi dengan tarif pajak penghasilan yang lebih rendah daripada tarif PPh Indonesia.
Sementara itu, untuk kelompok usaha tertentu, PMK 172/2023 menetapkan ketentuan khusus mengenai Country-by-Country Report. Salah satu batasan yang relevan adalah peredaran bruto konsolidasi grup paling sedikit Rp11 triliununtuk kondisi yang diatur dalam ketentuan tersebut.
Yang perlu diperhatikan, tidak wajib membuat TP Doc bukan berarti perusahaan bebas dari prinsip kewajaran. PMK 172/2023 tetap mewajibkan Wajib Pajak yang memiliki transaksi afiliasi untuk menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha meskipun tidak memenuhi ambang batas dokumentasi tertentu.
Apa yang Harus Ada dalam TP Doc?
Penyusunan TP Doc bukan sekadar mengisi template. Dokumen induk menggambarkan Grup Usaha secara luas, termasuk struktur kepemilikan, kegiatan usaha, harta tidak berwujud, aktivitas pembiayaan, serta informasi keuangan dan perpajakan yang berkaitan dengan transaksi afiliasi.
Dokumen lokal memiliki fokus yang lebih spesifik terhadap transaksi perusahaan di Indonesia. Analisisnya perlu menjelaskan karakteristik transaksi, fungsi dan risiko masing-masing pihak, kondisi ekonomi, data pembanding, serta alasan pemilihan metode penentuan harga transfer.
Pendekatan tersebut sejalan dengan standar OECD. Dalam kajian OECD mengenai Transfer Pricing Documentation, Master File memberikan gambaran tingkat grup, sedangkan Local File memberikan informasi lebih rinci mengenai transaksi afiliasi tertentu dan analisis kewajaran yang relevan dengan yurisdiksi setempat.
Dengan demikian, kualitas TP Doc sangat bergantung pada kemampuan menghubungkan data keuangan, karakter bisnis, kontrak, dan kondisi transaksi secara konsisten.
Kapan TP Doc Harus Disiapkan?
Salah satu aspek yang sering terlambat diperhatikan perusahaan adalah waktu penyusunan. Berdasarkan PMK 172/2023, Master File dan Local File harus tersedia paling lama empat bulan setelah akhir tahun pajak. Sementara itu, Country-by-Country Report memiliki batas waktu ketersediaan paling lama 12 bulan setelah akhir tahun pajak.
Dokumen juga harus disusun berdasarkan data dan informasi yang tersedia pada periode yang ditentukan dalam regulasi. Karena itu, perusahaan sebaiknya tidak menunggu sampai mendekati batas waktu untuk mulai mengumpulkan data.
Kehadiran sistem administrasi perpajakan yang semakin terdigitalisasi juga membuat konsistensi data menjadi semakin penting. Berdasarkan penjelasan resmi DJP, PER-11/PJ/2025 diterbitkan untuk menyesuaikan ketentuan teknis pelaporan pajak dengan pembaruan sistem inti administrasi perpajakan atau Coretax.
Bagaimana Jasa Pembuatan TP Doc Membantu Perusahaan?
Jasa pembuatan TP Doc dari konsultan pajak pada umumnya dimulai dengan pemeriksaan transaksi afiliasi dan pengumpulan data perusahaan. Konsultan kemudian memahami model bisnis, hubungan antarperusahaan, karakter transaksi, kontrak, laporan keuangan, serta informasi lain yang diperlukan.
Tahap berikutnya adalah melakukan analisis fungsi, aset, dan risiko, menentukan metode transfer pricing yang relevan, melakukan analisis pembanding, kemudian menyusun Master File dan Local File sesuai kebutuhan. Hasilnya perlu dikaji kembali agar angka dan narasi TP Doc selaras dengan laporan keuangan dan pelaporan pajak perusahaan.
Pendekatan ini penting karena TP Doc seharusnya mencerminkan transaksi yang benar-benar terjadi, bukan sekadar dokumen yang dibuat untuk memenuhi formalitas. Menurut OECD, tujuan dokumentasi transfer pricing antara lain membantu administrasi pajak menilai risiko transfer pricing dan membantu wajib pajak menjelaskan posisi transfer pricing yang diterapkannya secara konsisten.
Mengapa Pemilihan Konsultan Pajak Tidak Boleh Sembarangan?
Perusahaan perlu memilih penyedia jasa yang memahami regulasi Indonesia sekaligus metodologi transfer pricing. Kesalahan dalam memahami transaksi atau memilih pembanding dapat membuat dokumentasi terlihat lengkap secara administratif, tetapi lemah ketika diuji.
Konsultan juga perlu memahami karakter industri perusahaan. Harga wajar untuk distributor, manufaktur, perusahaan jasa, perusahaan teknologi, atau sektor pertambangan tentu tidak dapat dianalisis menggunakan pendekatan yang sama.
Dalam konteks ini, TP Doc sebaiknya dipandang sebagai bagian dari manajemen risiko pajak. Dokumentasi yang kuat membantu perusahaan membangun argumentasi apabila transaksi afiliasi dipertanyakan dan dapat menjadi salah satu instrumen untuk mengurangi potensi sengketa.
Baca Juga Lainnya : Sanksi Tidak Membuat TP Doc: Risiko Pajak yang Dapat Merugikan Perusahaan di Indonesia
FAQ’S
Apakah semua perusahaan wajib membuat TP Doc?
Tidak. Kewajiban Master File dan Local File bergantung pada kriteria dalam PMK 172/2023. Namun, perusahaan yang memiliki transaksi afiliasi tetap wajib menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha.
Apakah TP Doc hanya diperlukan perusahaan multinasional?
Tidak. Perusahaan dalam negeri juga dapat memiliki kewajiban TP Doc apabila memenuhi kriteria transaksi atau peredaran bruto yang ditetapkan.
Kapan sebaiknya menggunakan jasa konsultan pajak?
Sebaiknya sejak awal periode penyusunan dokumentasi, sehingga data transaksi, kontrak, laporan keuangan, dan informasi pembanding dapat dikumpulkan secara sistematis.
Apakah TP Doc harus disampaikan bersama SPT Tahunan?
PMK 172/2023 mengatur kewajiban membuat ikhtisar untuk dokumen induk dan dokumen lokal serta menyampaikannya sebagai bagian dari SPT Tahunan sesuai ketentuan yang berlaku.
Kesimpulan
Jasa pembuatan TP Doc bukan sekadar solusi untuk menyelesaikan kewajiban administratif. Bagi perusahaan yang melakukan transaksi afiliasi, dokumentasi yang disusun sesuai PMK 172/2023 dapat menjadi dasar penting untuk menunjukkan bahwa penetapan harga telah mempertimbangkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha.
Perusahaan sebaiknya tidak menunggu pemeriksaan pajak untuk memastikan dokumentasinya benar. Pemeriksaan transaksi afiliasi, pemetaan kewajiban, analisis pembanding, serta penyusunan dokumen secara konsisten sejak awal akan memberikan posisi yang lebih kuat dalam menghadapi risiko perpajakan.
Jika perusahaan Anda memiliki transaksi afiliasi dan masih ragu mengenai kewajiban atau kualitas TP Doc yang telah tersedia, langkah paling rasional adalah melakukan peninjauan terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan lebih lanjut.
Rekomendasi
Baca artikel + minta review awal serta hubungi kami untuk mendapatkan gambaran mengenai kebutuhan dokumentasi dan area yang perlu diperbaiki.
