Bagi perusahaan yang ingin menjalankan kegiatan bisnis secara tertib, perizinan bukan sekadar formalitas administratif. Ketepatan memilih bidang usaha, menentukan KBLI, mengurus NIB, memenuhi persyaratan dasar, hingga memperoleh perizinan sektoral dapat menentukan apakah suatu kegiatan dapat dijalankan sesuai ketentuan. Karena itu, jasa perizinan usaha perusahaan semakin relevan bagi pelaku bisnis yang ingin mengurangi kesalahan administratif sekaligus memastikan legalitas usaha tetap selaras dengan perkembangan regulasi.
Kebutuhan tersebut semakin kuat setelah pemerintah memberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Berdasarkan basis data resmi Badan Pemeriksa Keuangan, PP 28/2025 berlaku sejak 5 Juni 2025 dan mencabut PP Nomor 5 Tahun 2021. Regulasi ini mengatur persyaratan dasar, Perizinan Berusaha, PB UMKU, layanan OSS, pengawasan, penyelesaian hambatan, hingga sanksi.
Perizinan Usaha Kini Mengikuti Tingkat Risiko Kegiatan
Sistem perizinan Indonesia tidak lagi menggunakan pendekatan yang sama untuk seluruh kegiatan bisnis. Melalui Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, kebutuhan perizinan ditentukan berdasarkan karakter dan tingkat risiko kegiatan usaha.
Artinya, perusahaan tidak cukup hanya mengatakan bahwa mereka sudah memiliki NIB. Jenis kegiatan, lokasi, skala usaha, serta karakter bisnis perlu diperiksa untuk mengetahui kewajiban lanjutan yang mungkin berlaku. PP 28/2025 secara tegas menempatkan Perizinan Berusaha sebagai legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan kegiatan usaha.
Kajian dalam Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan juga menunjukkan bahwa OSS RBA dirancang untuk menyederhanakan mekanisme perizinan berdasarkan tingkat risiko dan memberikan kemudahan bagi pelaku usaha, khususnya UMK.
Kondisi tersebut membuat jasa perizinan usaha tidak ideal jika hanya berorientasi pada pengisian formulir. Pendampingan yang baik perlu dimulai dengan memahami kegiatan bisnis secara nyata, kemudian mencocokkannya dengan klasifikasi dan persyaratan yang berlaku.
PP 28 Tahun 2025 Mengubah Cara Perusahaan Mengelola Legalitas
Perubahan dari PP 5/2021 ke PP 28/2025 menjadi salah satu perkembangan penting dalam administrasi perizinan perusahaan. Pemerintah tidak hanya memperbarui dasar hukum, tetapi juga menyesuaikan sistem OSS agar proses perizinan lebih memberikan kepastian bagi pelaku usaha.
Dalam siaran resmi pada Februari 2026, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM menjelaskan bahwa penyesuaian OSS dilakukan untuk memperkuat kepastian hukum dan kemudahan berusaha. Pemerintah juga memperkenalkan sejumlah penyesuaian, termasuk mekanisme tertentu untuk KKPR, pemutakhiran masa berlaku perizinan, serta pengajuan perizinan untuk kondisi usaha tertentu.
Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa perusahaan yang sudah memiliki izin pun tetap perlu melakukan pemeriksaan berkala. Legalitas yang diterbitkan beberapa tahun lalu tidak otomatis berarti seluruh data usaha saat ini masih sesuai.
Situasi ini penting bagi perusahaan di kawasan industri Jawa Barat, Bekasi, Karawang, maupun wilayah perkotaan lain yang mengalami ekspansi bisnis cepat. Perusahaan dapat menambah lini produksi, gudang, lokasi operasional, aktivitas perdagangan, atau kegiatan pendukung. Setiap perubahan tersebut perlu dilihat kembali dari perspektif perizinan.
KBLI 2025 Membuat Pemeriksaan Kegiatan Usaha Semakin Penting
Salah satu isu terbaru yang perlu diperhatikan perusahaan adalah implementasi KBLI 2025. Pada Maret 2026, pemerintah menerbitkan Surat Edaran Bersama mengenai implementasi penyesuaian KBLI 2025 dalam penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Menurut penjelasan resmi BKPM, kebijakan tersebut bertujuan meningkatkan kepastian hukum, akurasi klasifikasi usaha, dan integrasi sistem perizinan nasional.
BKPM juga menjelaskan bahwa perizinan yang telah terbit sebelum KBLI 2025 tetap berlaku. Penyesuaian diperlukan apabila terdapat perubahan substansi usaha, sementara perubahan kode numerik tertentu akan disesuaikan melalui sistem OSS dan Ditjen AHU sesuai mekanisme yang ditetapkan pemerintah.
Bagi perusahaan, perkembangan ini memiliki konsekuensi praktis. Ketika kegiatan usaha berubah, perusahaan sebaiknya tidak sekadar mengubah kode secara administratif. Manajemen perlu memastikan bahwa uraian kegiatan usaha, KBLI, lokasi, kapasitas, dan izin pendukung benar-benar menggambarkan aktivitas yang dilakukan.
Di sinilah jasa pengurusan izin usaha perusahaan dapat membantu melakukan pemeriksaan sebelum perubahan dilakukan sehingga keputusan bisnis tidak menimbulkan ketidaksesuaian administratif di kemudian hari.
Bagaimana Jasa Perizinan Usaha Bekerja?
Pendampingan biasanya dimulai dengan pemeriksaan profil perusahaan dan aktivitas bisnis. Konsultan kemudian mengidentifikasi bentuk usaha, bidang kegiatan, lokasi, KBLI, skala usaha, serta dokumen yang telah dimiliki.
Tahap berikutnya adalah memetakan kebutuhan perizinan melalui OSS. Pemeriksaan dapat mencakup NIB, persyaratan dasar, kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan apabila relevan, serta PB UMKU atau perizinan sektoral yang diperlukan.
Setelah kebutuhan teridentifikasi, proses administrasi dilakukan melalui sistem yang ditentukan pemerintah. Perusahaan kemudian memperoleh pendampingan apabila terdapat data yang harus diperbaiki, dokumen yang perlu dilengkapi, atau persyaratan yang membutuhkan koordinasi dengan instansi terkait.
Menurut kajian dalam Jurnal Riset Ekonomi dan Bisnis, implementasi OSS RBA masih dapat menghadapi kendala seperti integrasi sistem, regulasi yang tumpang tindih, dan keterbatasan jenis izin yang terakomodasi. Karena itu, pemahaman terhadap proses menjadi sama pentingnya dengan kemampuan mengoperasikan sistem.
Hubungan Perizinan dengan Administrasi Perpajakan Perusahaan
Perizinan dan pajak merupakan kewajiban yang berbeda, tetapi keduanya dapat saling berkaitan dalam administrasi bisnis. Perubahan kegiatan usaha dapat memengaruhi profil perusahaan, transaksi, kewajiban administrasi, dan cara perusahaan menjalankan kegiatan komersial.
Perkembangan perdagangan digital memperlihatkan hubungan tersebut secara lebih nyata. PMK Nomor 37 Tahun 2025 mengatur penunjukan pihak lain sebagai pemungut Pajak Penghasilan atas penghasilan pedagang dalam negeri yang melakukan perdagangan melalui sistem elektronik. Peraturan tersebut ditetapkan pada 11 Juni 2025 dan berlaku sejak 14 Juli 2025.
Karena itu, perusahaan yang melakukan ekspansi ke kanal digital perlu melihat legalitas usaha bersamaan dengan kesiapan administrasi perpajakannya. Dalam praktiknya, jasa perizinan dapat berjalan berdampingan dengan konsultan pajak ketika perusahaan membutuhkan peninjauan lebih luas atas dampak perubahan kegiatan usaha terhadap kepatuhan.
Mengapa Menggunakan Jasa Perizinan Usaha Perusahaan?
Mengurus izin secara mandiri tetap memungkinkan. Namun, kompleksitas meningkat ketika perusahaan mempunyai beberapa kegiatan, lokasi, atau izin sektoral. Kesalahan memilih KBLI atau mengabaikan izin pendukung dapat menyebabkan proses terhambat atau menimbulkan ketidaksesuaian antara kegiatan aktual dan data resmi.
Kajian dalam Journal of Management and Public Policy tahun 2026 mengenai OSS RBA di DKI Jakarta juga menunjukkan bahwa sistem terus dievaluasi dalam aspek implementasi dan pelayanan.
Dengan menggunakan pendamping profesional, perusahaan dapat memperoleh pemeriksaan yang lebih sistematis sejak awal. Fokusnya bukan sekadar memperoleh dokumen, tetapi memastikan dokumen tersebut relevan dengan kegiatan bisnis yang benar-benar dijalankan.
Baca Juga Lainnya : Perizinan Usaha: Fondasi Mutlak Integritas Data dan Keamanan Fiskal Badan
FAQ’S
Apakah perusahaan yang sudah memiliki NIB masih perlu melakukan review?
Ya. Review diperlukan terutama ketika perusahaan mengubah kegiatan usaha, lokasi, skala, atau menambah bidang bisnis. Perubahan tersebut dapat memengaruhi kebutuhan perizinan.
Apakah PP 5 Tahun 2021 masih berlaku?
Tidak. PP Nomor 28 Tahun 2025 mencabut PP Nomor 5 Tahun 2021 dan mulai berlaku pada 5 Juni 2025.
Apakah KBLI lama harus langsung diganti?
Tidak selalu. Berdasarkan penjelasan resmi BKPM, perizinan yang sudah terbit tetap berlaku. Penyesuaian terutama diperlukan apabila terdapat perubahan substansi kegiatan usaha, dengan mekanisme penyesuaian kode yang telah ditetapkan pemerintah.
Apakah jasa perizinan hanya diperlukan perusahaan besar?
Tidak. Data BKPM menunjukkan bahwa hingga 13 Agustus 2026 sekitar 17 juta NIB telah diterbitkan melalui OSS dan lebih dari 97 persen berasal dari usaha mikro.
Kesimpulan
Jasa perizinan usaha perusahaan bukan hanya solusi untuk mendapatkan NIB atau menyelesaikan administrasi OSS. Layanan ini semakin penting sebagai bagian dari manajemen kepatuhan ketika regulasi, klasifikasi kegiatan usaha, dan sistem perizinan terus mengalami penyesuaian.
PP 28 Tahun 2025 dan implementasi KBLI 2025 menunjukkan bahwa perusahaan perlu memastikan legalitasnya mengikuti kondisi bisnis yang sebenarnya. Pemeriksaan sejak awal dapat membantu perusahaan mengurangi risiko kesalahan klasifikasi, keterlambatan perizinan, dan ketidaksesuaian data.
Bagi perusahaan yang sedang mendirikan usaha, melakukan ekspansi, menambah kegiatan, atau ingin memastikan legalitas yang sudah dimiliki masih sesuai, langkah yang rasional adalah melakukan pemeriksaan terlebih dahulu.
Rekomendasi
Baca artikel terkait, minta review awal, serta hubungi kami untuk membahas kondisi perizinan usaha perusahaan secara lebih terarah dan sesuai kebutuhan bisnis.
