Grup perusahaan yang melakukan transaksi antarentitas tidak cukup hanya memiliki kontrak dan invoice. Ketika perusahaan induk, anak perusahaan, atau entitas afiliasi saling membeli barang, menerima jasa, membayar bunga, menggunakan aset tidak berwujud, atau melakukan transaksi lintas negara, penentuan harga harus dapat dijelaskan secara bisnis dan pajak. Di Indonesia, kebutuhan ini semakin penting karena PMK Nomor 172 Tahun 2023 mewajibkan Wajib Pajak menerapkan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa. Jasa transfer pricing membantu perusahaan menilai kewajaran transaksi, menyiapkan dokumentasi, serta mengurangi risiko koreksi pajak dan sengketa.
Mengapa Grup Perusahaan Membutuhkan Jasa Transfer Pricing?
Transfer pricing pada dasarnya mengatur harga dalam transaksi antara pihak yang memiliki hubungan istimewa. Hubungan tersebut dapat muncul karena kepemilikan atau penyertaan modal, penguasaan, maupun hubungan keluarga tertentu. Berdasarkan penjelasan resmi Direktorat Jenderal Pajak, hubungan kepemilikan dianggap ada antara lain ketika terdapat penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25 persen.
Perusahaan yang membayar jasa manajemen kepada induk di luar negeri, misalnya, tetap perlu menunjukkan bahwa jasa benar-benar diberikan, dibutuhkan, memberikan manfaat ekonomis, dan nilainya wajar. PMK 172 Tahun 2023 secara khusus mengatur pembuktian tersebut untuk transaksi jasa.
Menurut OECD Transfer Pricing Guidelines, prinsip arm’s length merupakan standar internasional untuk menilai transaksi antarperusahaan berafiliasi dengan membandingkannya terhadap kondisi yang seharusnya terjadi antara pihak independen. OECD juga menegaskan bahwa transfer pricing tidak otomatis berarti penghindaran pajak karena penilaiannya harus mempertimbangkan kondisi ekonomi dan fakta transaksi.
Apa yang Dikerjakan Konsultan Transfer Pricing?
Jasa transfer pricing bukan sekadar membuat dokumen tahunan. Konsultan biasanya memulai dengan memahami struktur grup, model bisnis, aliran transaksi, fungsi setiap entitas, serta risiko yang ditanggung masing-masing pihak. Dari sana, konsultan melakukan analisis kesebandingan untuk mencari transaksi independen yang dapat menjadi pembanding.
PMK 172 Tahun 2023 mengatur bahwa penerapan prinsip kewajaran dilakukan berdasarkan keadaan sebenarnya dan melalui tahapan yang sesuai. Untuk transaksi jasa, analisis juga harus memastikan adanya penyerahan atau perolehan jasa serta manfaat ekonomis bagi penerima. Setelah karakter transaksi dipahami, konsultan dapat membantu memilih metode penentuan harga transfer yang tepat dan menguji apakah harga atau margin berada dalam rentang kewajaran.
Berdasarkan Pasal 16 PMK 172 Tahun 2023, dokumentasi dapat mencakup dokumen induk, dokumen lokal, dan laporan per negara. Kewajiban dokumentasi berlaku dengan kriteria tertentu, termasuk ambang peredaran bruto dan nilai transaksi afiliasi yang telah ditetapkan dalam regulasi.
Kapan Perusahaan Perlu Melakukan Review Transfer Pricing?
Review sebaiknya dilakukan sebelum transaksi berjalan, bukan setelah pemeriksaan pajak dimulai. Langkah tersebut membantu perusahaan menetapkan kebijakan harga berdasarkan kondisi bisnis yang sebenarnya dan mengurangi kebutuhan melakukan koreksi di kemudian hari.
Untuk grup yang memiliki transaksi jasa, pinjaman, royalti, barang, atau aset tidak berwujud dengan pihak afiliasi, review berkala membantu memastikan dokumentasi tetap konsisten dengan praktik bisnis.
Perkembangan terbaru juga menunjukkan bahwa isu ini menjadi perhatian praktis, bukan sekadar teori. Pada April 2026, Direktorat Jenderal Pajak melaksanakan edukasi SPT Tahunan Badan dan Transfer Pricing Documentation Tahun Pajak 2025 kepada Bio Farma dan sejumlah anak perusahaannya. Kegiatan tersebut menunjukkan bahwa kesiapan TP-Doc tetap menjadi bagian dari perhatian kepatuhan perusahaan besar.
Bagaimana Risiko Pajaknya Dikelola?
Risiko transfer pricing biasanya muncul ketika perusahaan tidak mampu menjelaskan mengapa suatu harga atau margin dianggap wajar. DJP dapat melakukan penyesuaian apabila transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa tidak memenuhi prinsip kewajaran. PMK 172 Tahun 2023 juga menyediakan mekanisme penentuan kembali harga transfer berdasarkan titik kewajaran atau rentang kewajaran sesuai kondisi dan pembanding yang tersedia.
Karena itu, konsultan tidak seharusnya hanya mengejar angka margin tertentu. Analisis yang kuat harus menjelaskan alasan pemilihan pembanding, metode, periode data, karakteristik transaksi, serta perbedaan material yang memengaruhi hasil.
Untuk transaksi lintas negara yang berpotensi menimbulkan pajak berganda, perusahaan juga dapat mempertimbangkan Advance Pricing Agreement atau APA. Berdasarkan penjelasan resmi DJP, APA merupakan kesepakatan tertulis untuk menyepakati kriteria dan/atau menentukan harga atau laba wajar di muka. Mekanisme tersebut dapat digunakan untuk menangani isu transfer pricing sebelum berkembang menjadi sengketa.
Apa Manfaat Jasa Transfer Pricing bagi Manajemen?
Manfaatnya tidak berhenti pada kepatuhan. Analisis transfer pricing membantu manajemen memahami bagaimana laba terbentuk di setiap entitas dalam grup dan apakah pembagian fungsi, aset, risiko, serta imbalannya masuk akal.
Bagi perusahaan Indonesia yang menjadi bagian dari grup multinasional, manfaat tersebut semakin relevan karena koreksi di satu negara dapat menimbulkan konsekuensi di negara lain. OECD menekankan bahwa sengketa transfer pricing lintas negara dapat memunculkan pajak berganda secara ekonomi. Karena itu, dokumentasi yang konsisten dan analisis yang dapat dipertanggungjawabkan menjadi bagian penting dari tata kelola grup.
Baca Juga Lainnya : Jasa Transfer Pricing Compliance Review: Langkah Strategis Memastikan Kepatuhan Transfer Pricing Sesuai Regulasi Indonesia
FAQ’S
Apakah semua transaksi antarperusahaan wajib dibuatkan TP-Doc?
Tidak selalu. PMK 172 Tahun 2023 menetapkan kriteria kewajiban dokumentasi berdasarkan kondisi dan nilai transaksi tertentu. Perusahaan perlu menguji kriterianya terlebih dahulu.
Apakah transaksi domestik juga termasuk transfer pricing?
Ya. PMK 172 Tahun 2023 mengatur transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa tanpa membatasi penerapannya hanya pada transaksi lintas negara.
Kapan sebaiknya menggunakan jasa konsultan?
Idealnya sebelum menetapkan harga transaksi material atau ketika perusahaan menghadapi transaksi baru, restrukturisasi, pemeriksaan, atau kebutuhan penyusunan TP-Doc.
Apakah APA wajib untuk grup perusahaan?
Tidak. APA merupakan mekanisme yang dapat digunakan untuk memperoleh kepastian atas kebijakan transfer pricing tertentu. DJP menyediakan mekanisme APA untuk transaksi yang memenuhi ketentuan.
Kesimpulan
Jasa transfer pricing menjadi instrumen penting bagi grup perusahaan yang ingin menjaga transaksi afiliasi tetap wajar, terdokumentasi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan analisis yang dilakukan sejak awal, perusahaan tidak hanya memenuhi kewajiban berdasarkan PMK 172 Tahun 2023, tetapi juga memperoleh dasar yang lebih kuat untuk mengelola risiko koreksi, sengketa, dan pajak berganda.
Keputusan menggunakan jasa transfer pricing sebaiknya dipandang sebagai bagian dari tata kelola, bukan sekadar biaya kepatuhan. Semakin kompleks struktur grup dan transaksi afiliasi, semakin penting perusahaan memiliki analisis yang konsisten dengan kondisi bisnis sebenarnya.
Rekomendasi
Baca artikel + minta review awal serta hubungi kami untuk menilai apakah kebijakan transfer pricing dan dokumentasi perusahaan sudah memiliki dasar yang memadai.
