Menerima Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bukan berarti perusahaan otomatis melakukan pelanggaran pajak. Namun, surat tersebut menunjukkan bahwa DJP memiliki data atau informasi yang membutuhkan klarifikasi dari Wajib Pajak. Karena itu, biaya pendampingan SP2DK sebaiknya tidak dilihat sekadar sebagai biaya jasa konsultan, tetapi sebagai investasi untuk memastikan respons perusahaan akurat, terdokumentasi, dan sesuai ketentuan. Berdasarkan penjelasan resmi DJP, SP2DK digunakan KPP untuk meminta penjelasan atas data dan/atau keterangan, sedangkan Wajib Pajak perlu memberikan tanggapan dalam jangka waktu yang ditentukan.
Berapa Biaya Pendampingan SP2DK?
Tidak terdapat tarif pemerintah yang menetapkan secara khusus berapa biaya jasa konsultan untuk mendampingi SP2DK. Biaya tersebut merupakan professional fee yang ditentukan berdasarkan ruang lingkup pekerjaan, kompleksitas kasus, jumlah data, periode pajak, dan kebutuhan pendampingan. Artinya, perusahaan tidak dapat menilai harga hanya berdasarkan jumlah halaman SP2DK.
Sebagai gambaran pasar, beberapa penyedia jasa konsultan pajak pada 2026 mempublikasikan estimasi mulai sekitar Rp2,5 juta sampai Rp15 juta atau lebih per kasus. Untuk kasus perusahaan dengan isu yang lebih kompleks, beberapa penyedia mencantumkan kisaran sekitar Rp8 juta hingga Rp20 juta, bahkan lebih dari Rp25 juta untuk kasus lintas tahun pajak. Angka tersebut merupakan harga pasar dari penyedia jasa tertentu, bukan tarif resmi pemerintah.
Dengan demikian, perusahaan sebaiknya meminta quotation berdasarkan ruang lingkup yang jelas. Harga yang lebih rendah belum tentu lebih ekonomis apabila layanan hanya mencakup pembuatan surat tanggapan tanpa pemeriksaan data dan rekonsiliasi.
Mengapa Harga Pendampingan SP2DK Berbeda?
Kompleksitas menjadi faktor utama. SP2DK sederhana mungkin hanya meminta penjelasan atas satu transaksi atau perbedaan data. Sebaliknya, perusahaan dapat menerima permintaan klarifikasi yang berkaitan dengan omzet, PPN, PPh, bukti potong, laporan keuangan, aset, transaksi pihak ketiga, atau beberapa tahun pajak sekaligus.
Penelitian Yunita Ivi Maulida, Syska Lady Sulistyowatie, dan Rizky Windar Amelia dalam Widya Dharma Journal of Business menemukan bahwa SP2DK dapat muncul antara lain karena kelalaian perubahan data harta dan ketidaksesuaian antara omzet yang dilaporkan dalam SPT Tahunan dengan SPT Masa PPN. Studi tersebut juga menunjukkan bagaimana konsultan pajak berperan dalam membantu Wajib Pajak menghadapi persoalan yang muncul dari SP2DK.
Artinya, konsultan tidak hanya membaca surat. Tim perlu memahami sumber perbedaan data, menguji dokumen pendukung, kemudian menentukan apakah perusahaan perlu memberikan penjelasan, melakukan pembetulan, atau mengambil tindakan lain.
Apa Saja yang Termasuk Layanan Pendampingan?
Pendampingan SP2DK yang memadai umumnya dimulai dengan review terhadap surat dan pemetaan isu. Konsultan kemudian meminta dokumen yang relevan, seperti laporan keuangan, buku besar, invoice, faktur pajak, bukti potong, kontrak, rekening korporasi, serta dokumen transaksi tertentu sesuai isu yang diminta.
Tahap berikutnya berupa rekonsiliasi data. Konsultan membandingkan data internal perusahaan dengan data yang menjadi dasar klarifikasi DJP. Dari proses tersebut, tim dapat menyusun matriks isu, bukti pendukung, posisi perpajakan, dan rancangan tanggapan.
Apabila diperlukan, layanan dapat diperluas menjadi penyusunan surat tanggapan, konsultasi strategi, serta pendampingan komunikasi atau pembahasan dengan KPP. Beberapa penyedia jasa memang menawarkan proses mulai dari analisis SP2DK, pemeriksaan dokumen, penyusunan tanggapan, hingga pendampingan sampai proses klarifikasi selesai.
Bagaimana Regulasi Terbaru Mempengaruhi Pendampingan SP2DK?
Perkembangan regulasi membuat pengawasan pajak semakin penting diperhatikan perusahaan. Berdasarkan JDIH Kementerian Keuangan, PMK Nomor 111 Tahun 2025 tentang Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak berlaku sejak 1 Januari 2026. Peraturan tersebut mengatur pengawasan berdasarkan penelitian terhadap data dan informasi DJP serta memberikan ruang bagi kegiatan seperti permintaan penjelasan, pembahasan, undangan kepada Wajib Pajak, kunjungan, dan kegiatan pengawasan lainnya.
PMK 111 Tahun 2025 juga mengatur bahwa Wajib Pajak memiliki kewajiban memberikan tanggapan dan memenuhi undangan pembahasan. Dalam kondisi tertentu, apabila Wajib Pajak tidak memberikan tanggapan atau tidak hadir dalam pembahasan, DJP dapat melanjutkan proses pengawasan sesuai kewenangannya.
Kondisi tersebut semakin relevan sejak penerapan sistem administrasi perpajakan berbasis digital. Dalam webinar nasional pada Juni 2026, Kanwil DJP Jakarta Selatan I menjelaskan bahwa SP2DK di era Coretax menjadi bagian dari pengawasan kepatuhan dan proses tanggapannya terintegrasi dengan sistem.
Karena itu, perusahaan perlu menilai risiko sejak menerima surat, bukan setelah masalah berkembang menjadi pemeriksaan.
Konsultan Pajak Perlu Memiliki Dasar Legal yang Jelas
Pemilihan konsultan juga tidak boleh hanya berdasarkan harga. Perusahaan perlu memastikan pihak yang memberikan jasa memahami ketentuan kuasa dan profesi konsultan pajak.
Per 24 Agustus 2026, PMK Nomor 55 Tahun 2026 tentang Konsultan Pajak dan Pihak Lain yang Bertindak sebagai Kuasa Wajib Pajak telah berlaku dan mencabut PMK Nomor 111/PMK.03/2014 beserta perubahannya. Sementara itu, PMK Nomor 44 Tahun 2026 mengatur persyaratan untuk menjadi kuasa di bidang perpajakan dan tata cara pelaksanaan hak serta pemenuhan kewajibannya.
Perubahan tersebut penting bagi perusahaan ketika memilih pihak yang akan mewakili atau mendampingi dalam urusan perpajakan. Biaya jasa seharusnya berjalan bersama kompetensi, kewenangan, kerahasiaan data, serta kejelasan tanggung jawab.
Kapan Perusahaan Sebaiknya Menggunakan Pendampingan?
Pendampingan profesional semakin layak dipertimbangkan ketika SP2DK menyangkut nilai transaksi besar, lebih dari satu jenis pajak, beberapa tahun pajak, transaksi afiliasi, perbedaan signifikan antara pembukuan dan pelaporan pajak, atau ketika dokumen perusahaan belum tertata.
Sebaliknya, perusahaan dengan isu sederhana dan dokumentasi yang lengkap mungkin cukup melakukan konsultasi awal sebelum menentukan apakah membutuhkan pendampingan penuh.
Kajian Nadeak dan Devano mengenai perspektif konsultan pajak dalam menangani SP2DK menunjukkan pentingnya memahami data kepemilikan aset, pendapatan, dan kewajiban pajak dalam proses tanggapan.
Baca Juga Lainnya : Cara Menghadapi SP2DK dari DJP
FAQ’S
Apakah menerima SP2DK berarti perusahaan pasti kurang bayar pajak?
Tidak. SP2DK merupakan permintaan penjelasan atas data atau keterangan. Perusahaan perlu menguji perbedaan data terlebih dahulu sebelum menyimpulkan adanya kewajiban pajak.
Berapa biaya pendampingan SP2DK?
Tidak ada tarif baku pemerintah. Harga pasar yang dipublikasikan beberapa penyedia pada 2026 berada mulai sekitar Rp2,5 juta hingga Rp15 juta atau lebih, tergantung kompleksitas kasus.
Apakah harga jasa sudah termasuk pendampingan ke KPP?
Belum tentu. Perusahaan perlu memastikan apakah fee mencakup analisis, rekonsiliasi, surat tanggapan, pembahasan, dan komunikasi dengan KPP.
Kapan perlu menggunakan konsultan pajak?
Terutama ketika terdapat banyak isu, nilai material, lintas tahun pajak, data tidak konsisten, atau perusahaan membutuhkan bantuan profesional dalam menyusun posisi dan tanggapan.
Kesimpulan
Biaya pendampingan SP2DK tidak memiliki tarif tunggal karena setiap kasus mempunyai tingkat risiko dan kebutuhan analisis berbeda. Perusahaan sebaiknya tidak memilih jasa hanya berdasarkan harga terendah, tetapi membandingkan kompetensi konsultan, ruang lingkup pekerjaan, kualitas analisis, dokumen yang dihasilkan, serta bentuk pendampingan yang diberikan.
Dengan regulasi pengawasan yang semakin terstruktur dan pemanfaatan data digital yang semakin kuat, respons terhadap SP2DK perlu dilakukan secara terukur. Pemeriksaan dokumen sejak awal dapat membantu perusahaan memahami sumber perbedaan data dan menentukan langkah yang tepat sebelum risiko berkembang.
Rekomendasi
Baca artikel + minta review awal serta hubungi kami untuk mendapatkan gambaran awal mengenai isu SP2DK, kebutuhan dokumen, tingkat kompleksitas, dan ruang lingkup pendampingan yang sesuai dengan kondisi perusahaan.
