Setiap perusahaan yang bertransaksi dengan pihak berelasi, baik itu induk perusahaan di luar negeri, anak usaha, maupun mitra dalam satu grup, kini menghadapi tuntutan kepatuhan yang jauh lebih ketat. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus memperkuat pengawasan atas transaksi afiliasi karena praktik penggeseran laba lintas negara masih menjadi celah yang mengurangi penerimaan pajak nasional. Bagi perusahaan yang memenuhi kriteria tertentu, menyusun dokumentasi transfer pricing atau yang lebih dikenal sebagai Transfer Pricing Documentation (TP Doc) bukan lagi sekadar formalitas administratif. Dokumen ini menjadi bukti hukum bahwa harga transaksi dengan pihak berelasi sudah mengikuti Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (PKKU), sekaligus perisai utama saat perusahaan menghadapi pemeriksaan pajak.
Ketentuan ini diatur secara komprehensif dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172 Tahun 2023 (PMK 172/2023) tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa. Berdasarkan penjelasan resmi Direktorat Jenderal Pajak, PMK ini berlaku sejak 29 Desember 2023 dan menjadi acuan tunggal bagi kewajiban transfer pricing sejak tahun pajak 2024, menggantikan tiga aturan lama yang sebelumnya terpisah, yaitu PMK 213/PMK.03/2016, PMK 49/PMK.03/2019, dan PMK 22/PMK.03/2020. Konsolidasi ini lahir sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022, sehingga terbentuk satu kerangka hukum yang lebih selaras dengan praktik internasional.
Apa Itu Dokumentasi Transfer Pricing dan Mengapa Kini Menjadi Sorotan
Dokumentasi transfer pricing pada dasarnya adalah kumpulan data dan analisis yang membuktikan bahwa harga dalam transaksi afiliasi ditetapkan secara wajar, setara dengan harga yang akan disepakati pihak independen dalam kondisi sebanding. Isu ini mengemuka karena skema harga transfer kerap dimanfaatkan untuk memindahkan laba ke yurisdiksi dengan tarif pajak lebih rendah. Ketika DJP menemukan indikasi ketidakwajaran, koreksi fiskal bisa berdampak besar pada beban pajak perusahaan. Kondisi ini membuat TP Doc menjelma menjadi instrumen mitigasi risiko yang strategis, bukan sekadar dokumen pelengkap SPT Tahunan.
Tiga Lapis Dokumen yang Diwajibkan PMK 172/2023
PMK 172/2023 mengadopsi pendekatan dokumentasi tiga tingkat atau three-tiered documentation, sejalan dengan standar BEPS Action 13 yang dirumuskan OECD. Struktur ini terdiri atas dokumen induk atau master file, dokumen lokal atau local file, dan laporan per negara atau Country by Country Report (CbCR). Dokumen induk memuat gambaran menyeluruh tentang struktur grup usaha, model bisnis global, kepemilikan harta tidak berwujud, serta kebijakan keuangan dan pajak lintas entitas. Dokumen lokal berfokus pada entitas Wajib Pajak di Indonesia, mencakup rincian transaksi afiliasi, metode penetapan harga transfer, serta kondisi bisnis yang memengaruhi harga. Sementara CbCR wajib disusun oleh entitas induk grup usaha multinasional dengan peredaran bruto konsolidasi tertentu, sebagai laporan alokasi penghasilan dan pajak di setiap negara tempat grup beroperasi.
Siapa yang Wajib Menyusun dan Kapan Batas Waktunya
Tidak semua perusahaan yang bertransaksi dengan pihak berelasi otomatis wajib menyusun TP Doc. Menurut kajian yang dipublikasikan Ortax, kewajiban menyusun master file dan local file berlaku bagi Wajib Pajak dengan nilai peredaran bruto tahun pajak sebelumnya di atas Rp50 miliar, atau dengan nilai transaksi afiliasi yang melampaui batasan tertentu dalam satu tahun pajak. Adapun kewajiban CbCR berlaku khusus bagi entitas induk grup usaha dengan peredaran bruto konsolidasi minimal Rp11 triliun untuk grup domestik, atau setara EUR750 juta apabila entitas induk berkedudukan di luar negeri.
Dari sisi waktu, master file dan local file harus tersedia paling lambat empat bulan setelah tahun pajak berakhir, sedangkan CbCR memiliki tenggat dua belas bulan setelah akhir tahun pajak. Perusahaan juga wajib menyerahkan TP Doc paling lambat satu bulan sejak permintaan resmi disampaikan dalam rangka pengawasan atau pemeriksaan. Meski TP Doc tidak wajib dilampirkan langsung dalam SPT Tahunan PPh Badan, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2025 mewajibkan pengisian Ikhtisar Dokumen Induk dan Dokumen Lokal pada Lampiran 10 D melalui sistem Coretax, sehingga kesiapan dokumen tetap harus dijaga sejak awal tahun pajak.
Risiko Nyata Jika Perusahaan Abai terhadap TP Doc
Konsekuensi dari kelalaian menyusun TP Doc tidak main-main. Berdasarkan penjelasan resmi Direktorat Jenderal Pajak, kegagalan menyampaikan CbCR beserta bukti penyampaiannya membuat SPT dianggap tidak lengkap sesuai Pasal 3 ayat 7 UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), dengan sanksi denda administratif. Apabila perusahaan telah ditegur secara tertulis namun tetap tidak memenuhi kewajiban, DJP dapat melanjutkan proses pemeriksaan. Ketika pemeriksaan menghasilkan koreksi transfer pricing, perusahaan berpotensi menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar disertai sanksi bunga bulanan sesuai suku bunga acuan ditambah uplift factor dua puluh persen, dengan jangka waktu maksimal dua puluh empat bulan. Beban finansial semacam ini jauh lebih besar dibandingkan biaya menyiapkan TP Doc yang lengkap sejak awal.
Pendekatan Ex-Ante, Perubahan Cara Pandang dalam Penyusunan TP Doc
Salah satu perubahan mendasar dalam PMK 172/2023 adalah penegasan pendekatan ex-ante. Dokumentasi harus disusun berdasarkan data dan informasi yang tersedia pada saat transaksi berlangsung, bukan disusun belakangan setelah tahun pajak berakhir untuk menyesuaikan hasil akhir. Pendekatan ini menuntut perusahaan membangun sistem pencatatan dan analisis kesebandingan secara berkelanjutan, bukan hanya menjelang tenggat pelaporan. Bagi tim keuangan dan pajak internal, perubahan ini berarti proses transfer pricing harus terintegrasi dalam operasional harian, bukan pekerjaan musiman.
Mengapa Pendampingan Konsultan Pajak Menjadi Kebutuhan, Bukan Pilihan
Menyusun TP Doc yang kredibel membutuhkan kombinasi keahlian hukum pajak, akuntansi, dan analisis kesebandingan bisnis yang mendalam. Kesalahan dalam memilih metode penetapan harga atau pembanding transaksi independen dapat berujung pada sengketa panjang dengan otoritas pajak. Pendampingan konsultan pajak berpengalaman membantu perusahaan memastikan setiap komponen TP Doc, mulai dari analisis fungsi, aset, dan risiko hingga pemilihan metode yang tepat, disusun sesuai kaidah PMK 172/2023 sekaligus siap diuji saat pemeriksaan berlangsung.
Baca Juga Lainnya : Konsultan Transfer Pricing Indonesia
FAQ’S
Apakah semua perusahaan yang punya transaksi afiliasi wajib membuat TP Doc? Tidak. Kewajiban ini hanya berlaku bagi Wajib Pajak yang memenuhi batasan peredaran bruto atau nilai transaksi afiliasi tertentu sesuai PMK 172/2023.
Apa yang terjadi jika TP Doc tidak siap saat diminta DJP? Perusahaan berisiko dianggap tidak memenuhi kewajiban dokumentasi, yang dapat berujung pada koreksi fiskal dan sanksi administratif.
Apakah TP Doc harus disusun ulang setiap tahun? Ya, karena kondisi bisnis dan transaksi afiliasi dapat berubah setiap tahun pajak, sehingga analisis kesebandingan perlu diperbarui secara berkala.
Apakah usaha skala menengah perlu khawatir soal transfer pricing? Perusahaan yang berada di bawah threshold tetap wajib menerapkan prinsip kewajaran dalam transaksi afiliasi, meski tidak diwajibkan menyusun TP Doc formal.
Kesimpulan
Dokumentasi transfer pricing kini menjadi bagian tidak terpisahkan dari tata kelola pajak perusahaan modern, terutama sejak PMK 172/2023 memperjelas struktur, ambang batas, dan konsekuensi kepatuhannya. Perusahaan yang mempersiapkan TP Doc secara matang tidak hanya terhindar dari sanksi, tetapi juga membangun posisi yang lebih kuat ketika berhadapan dengan otoritas pajak. Daripada menunggu hingga menerima surat permintaan dari DJP, langkah paling bijak adalah meninjau kesiapan dokumentasi sejak sekarang.
Rekomendasi
Baca artikel ini kembali sebagai referensi awal, lalu minta review awal atas kondisi transfer pricing perusahaan Anda, dan hubungi kami untuk mendiskusikan langkah penyusunan TP Doc yang sesuai dengan kebutuhan bisnis Anda.
